Pemerintah Tiongkok secara resmi mengajukan protes setelah Perdana Menteri Jepang, Shigeru Ishiba, memberikan persembahan ritual di Kuil Yasukuni, diikuti dengan kunjungan puluhan anggota parlemen Jepang ke kuil yang kontroversial tersebut di Tokyo. Kedutaan Besar Tiongkok di Jepang menilai tindakan Ishiba dan para legislator Jepang sebagai penghinaan terhadap keadilan sejarah dan mencerminkan sikap salah Tokyo dalam mengatasi isu-isu masa lalu.

Menurut penjelasan Kedutaan Besar Tiongkok, Kuil Yasukuni merupakan simbol spiritual dan sarana bagi militerisme Jepang dalam memicu perang agresi, mengingat di dalam kuil tersebut terdapat penghormatan kepada 14 penjahat perang Kelas A yang dihukum atas kejahatan-kejahatan berat selama Perang Dunia II.

Persembahan ritual yang dikirim oleh PM Ishiba terjadi pada Senin lalu, sementara sekitar 70 anggota parlemen Jepang mengunjungi kuil pada hari berikutnya, bertepatan dengan dimulainya festival musim semi yang berlangsung selama tiga hari.

Kementerian Luar Negeri Korea Selatan juga menyatakan rasa kecewa mereka atas tindakan PM Ishiba dan kunjungan sejumlah legislator ke kuil yang terus menjadi sumber ketegangan diplomatik di kawasan Asia Timur.

Kuil Yasukuni didirikan oleh Kaisar Meiji pada tahun 1869 untuk menghormati tentara Jepang yang gugur dalam berbagai perang sejak Restorasi Meiji. Kini, kuil ini menjadi monumen bagi sekitar 2,5 juta korban perang, termasuk 14 individu yang dihukum sebagai penjahat perang setelah Perang Dunia II.

Kunjungan pejabat Jepang ke kuil ini terus menjadi masalah diplomatik yang memicu ketegangan antara Jepang dan negara-negara tetangga, terutama Tiongkok dan Korea Selatan. Kedua negara menilai tindakan ini sebagai indikasi bahwa Jepang belum sepenuhnya mengakui dan bertanggung jawab atas agresi militernya di masa lalu.

Jepang juga pernah menjajah Semenanjung Korea dan menginvasi Tiongkok sebelum serta selama Perang Dunia II. Sejumlah politisi konservatif Jepang kerap mendapat kritik karena dianggap meremehkan permintaan maaf yang pernah disampaikan oleh pemerintah Jepang sebelumnya.